Penilaian KLA Tahun 2023, Bupati Barru Targetkan Naik Peringkat

BARRU - Jelang pelaksanaan verifikasi lapangan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2023. Bupati Barru H. Suardi Saleh pimpin rapat koordinasi evaluasi dan persiapan penilaian KLA Tahun 2023  dilantai V menara Kantor Bupati Barru, Senin (12/6/2023).

Bupati Barru H. Suardi Saleh didampingi Ketua TP PKK drg. Hj. Hasnah Syam, MARS dalam penilaian ini menargetkan naik peringkat kategori Nindya.

Baca juga: Rakor dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan, Wagub NTB : Ini Tempat Berdiskusi

Ia menekankan bahwa semua pemangku kepentingan diharapkan bersinergi mempersiapkan segala sesuatunya yang terkait dengan penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA). 

"Tahun lalu kita berhasil mempertahankan kategori Madya, makanya pada penilaian KLA tahun ini kita targetkan naik peringkat ke kategori Nindya", kata Bupati Suardi Saleh.

Baca juga: Pasca BBM Naik, Pemerintah Salurkan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Sulsel Telah Tembus 396 Ribu Lebih KPM

Oleh karenanya untuk mencapai target itu, semua kompenen yang terkait dengan KLA diharapkan terus membenahi obyek yang menjadi lokus penilain. 

Baca juga: Ketua TP PKK Sulsel Dorong Kader Bangun Sinergitas Dukung Program Pemerintah

Sementara Ketua TP. PKK Kab Barru Drg Hj. Hasnah Syam MARS menguraikan, kriteria penilaian KLA tahunv2023 yang dibagi kedalam beberapa kluster antara lain kluster hak sipil dan kebebasan, kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta kluster perlindungan khusus.

Menurut  Anggota DPR RI Komisi IX tersebut,  beberapa hal - hal yang perlu disiapkan dalam verifikasi lapangan antara lain menyiapkan materi paparan seperti gambaran tentang KLA kabupaten, melengkapi data informasi berupa video infografis yang mudah dilihat serta interaktif, mencantumkan inovasi-inovasi daerah, realisasi suara anak. 

Baca juga: Disbudpar Sulsel Satukan Persepsi Pendataan Tenaga Non ASN

Selain itu katanya, menghadirkan pimpinan OPD/lembaga/dunia usaha yang terlibat dalam indikator kluster-kluster yang telah disebutkan sebelumnya.

Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kab Barru, Jamaluddin secara tehnis menambahkan,  Untuk verifikasi penilaian tahun ini terdapat matriks yang harus diisi, sehingga kab/kota harus lebih cermat dalam pengisiannya serta dokumen yang ditampilkan agar lebih baik.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Dewas BPKH Terpilih Harus Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

(HIKP-hsm)