Bupati Barru Suardi Saleh Hadiri Rapat Paripurna DPR Terkait LKPJ Tahun 2022

BARRU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menggelar Rapat Paripurna Penyampain Keputusan DPRD Kabupaten Barru tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati  Tahun 2022, yang berlangsung di Gedung DPRD Barru, Kamis (27/4/2023).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Barru Lukman T, dihadiri secara langsung  Bupati Barru H. Suardi Saleh, Sekda Barru dan Pimpinan OPD. 

Baca juga: Tanggapi Pidato Presiden, Anis Byarwati: Pemerintah Harus Fokus Benahi Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam sambutannya, Bupati Barru Ir. H. Suardi Saleh, M.Si mengatakan bahwa Rapat Paripurna Dewan yang seperti tahun-tahun sebelumnya, Catatan Strategis dan Rekomendasi terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan hari ini adalah bagian dari siklus penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

"Catatan Strategis yang telah disampaikan dalam rekomendasi tentunya berdasarkan  hasil telaah, analisis,  evaluasi dan monitoring yang didukung oleh hasil penyerapan informasi dari masyarakat, dengan harapan diperoleh data yang akurat dan objektif yang dapat dipertanggung jawabkan, " Ucapnya.

Baca juga: Saat Kunker, Bupati Suardi Saleh Sapa Warga Sumpang Dengan Lemparan Senyum

Dikatakan, pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa kita semua mempunyai jiwa yang kuat, semangat untuk bangkit menuju kemajuan dan kesejahteraan berlandaskan nilai-nilai budaya masyarakat Barru.

Semangat Yassiberrui telah ditunjukkan melalui anggota DPRD yang terlibat dalam pansus LKPJ untuk segala kerja dan kinerja Pansus LKPJ yang tanpa kenal lelah, tanpa melihat detik, menit dan jam yang telah bergulir dengan selalu mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran

Baca juga: HUT ke-77 RI, Puan Maharani Ajak Seluruh Anak Bangsa Bangun Kekuatan Nasional

Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan tanggapan atas catatan strategis yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tersebut. 

Beberapa catatan yang menjadi perhatian Bupati diantaranya, Realisasi anggaran SKPD banyak yang tidak mencapai 100 persen disebabkan oleh beberapa faktor antara lain untuk gaji dan tunjangan aparatur. 

Baca juga: Riswan Tony Minta Menteri ATR Fokus Pengukuran Lahan HGU di Indonesia

Ke depan katanya,  akan dilakukan pengalokasian yang lebih cermat dengan menghitung secara tepat, jumlah yang akan pensiun, kenaikan pangkat, penerimaan pegawai khususnya P3K sehingga dapat dioptimalkan setiap pos-pos anggaran yang ada. 

"Faktor lainnya adalah adanya efisiensi anggaran untuk setiap kegiatan, sehingga terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Selain itu tentunya masih ada beberapa SKPD yang belum efektif perencanaan kegiatannya sehingga tidak tepat sasaran dan tepat waktu", terang Suardi.
 
Bupati menegaskan, kedepannya akan lebih di optimalkan proses yang dimulai dari perencanaan program, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring sehingga kualitas dari setiap kegiatan akan memberikan dampak yang maksimal.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Gubernur Sulsel Dorong Kemandirian Desa Melalui Potensi Wisata

Dirinya menyadari bahwa SILPA yang terlalu besar juga tidak selamanya baik, apalagi kalau penyebabnya adalah kurang optimalnya perencanaan. Oleh karenanya, kedepan akan diupayakan SILPA terjadi lebih disebabkan karena efisiensi anggaran yang dilakukan oleh SKPD.

"Beberapa catatan strategis terkait, kegiatan beberapa OPD yang capaiannya belum maksimal akan segera ditindaklanjuti sesuai rekomentasi DPRD", tandas Bupati.

(HIKP Barru)